Ilustrasi (Antara/Ari Bowo Sucipto)Ilustrasi (Antara/Ari Bowo Sucipto)

Habis. Tamat. Tak ada lagi yang bisa dibanggakan dari Liga Indonesia – baik yang super (ISL) maupun utama (DU). Masalah praktik utang gaji tanpa kejelasan pelunasan, bahkan ada pula hingga pemain asing tutup usia, kematian suporter, dan kini dilengkapi pertandingan akal-akalan. Hanya untuk menghindari lawan tertentu, para pemain di dua klub rela menjatuhkan martabatnya sedemikian rupa.

Insiden menyedihkan itu terjadi dalam partai PSS Sleman vs PSIS Semarang (3-2) di Yogyakarta pada 8 Besar Divisi Utama 2014 hari Minggu (26/10). Lima gol pada pertandingan itu tercipta lewat bunuh diri. Semua gol juga bukan datang dari permainan layaknya sebuah pertandingan. Orang teringat pada insiden “sepak bola gajah” Indonesia di Piala Tiger 1998. Andai gajah bisa bicara, dia pasti marah. Dia pasti tersinggung karena sosoknya tinggi besar. Sedangkan “pertandingan” seperti di atas justru memalukan dan kerdil. Lebih baik sebut “sepak bola tikus” meski binatang pengerat ini tak pernah main bola.

Setiap kompetisi memang punya masalah masing-masing. Tapi mungkin Liga Indonesia salah satu, jika bukan satu-satunya, yang level masalahnya begitu laten. Ironisnya, terkesan tak ada upaya perbaikan dari pengelola dan pihak terkait. Stakeholder sepak bola nasional tak bisa lagi (pura-pura) menutup mata bahwa kompetisi profesional, baik ISL maupun Divisi Utama memang sangat bermasalah.

Liga Indonesia bukan kompetisi yang disiapkan menjadi baik. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti yang sedang naik daun itu mengatakan, segala sesuatu harus disiapkan untuk mengantisipasi masalah (prepare to anticipate). Lalu bagaimana mungkin kompetisi sekelas Liga Indonesia senilai minimal Rp800 miliar dijalankan seadanya tanpa konsep dan visi jelas. Jangan-jangan kompetisi sekelas antarkampung (tarkam) atau galadesa justru punya manajemen lebih baik. Uniknya, meski cacat tak karuan, Liga Indonesia jarang mogok di tengah jalan. Ajaib.

Sebenarnya, tidak heran melihat Liga Indonesia selalu menghadapi masalah mendasar tanpa henti. Kompetisi dibuat tanpa studi kelayakan. Kualifikasinya tak jelas. Klub mana yang boleh ikut, bagaimana mengukurnya, bagaimana standarnya, dan seterusnya. Lho, bukankah ada lima aspek verifikasi bagi peserta liga? Saya menilai itu hanya akal-akalan. Secara kasat mata, mayoritas klub di Indonesia pasti gagal memenuhi lima aspek tersebut. Buktinya meski sudah memenuhi aspek keuangan, sejumlah klub tetap gagal menggaji para pemainnya tepat waktu.

Dalam buku I am The Secret Footballer: Lifting the Lid on The Beautiful Game (Guardian Faber, 2012), diungkapkan tak seorang pemain pun mampu menolak godaan suap – bahkan dalam kondisi (keuangan) normal sekali pun. Bila bukan uang, maka penyuap menyediakan wanita. Jadi, krisis keuangan di klub-klub Indonesia sangat mungkin diduga jadi lahan jual beli pertandingan.

Lima aspek di atas sebenarnya terdapat dalam licensing club regulation AFC. Mereka tahu sepakbola profesional Asia harus diatur karena usianya masih sangat muda. Kelimanya merupakan acuan bagaimana klub peserta liga profesional harus bergerak. Kelimanya dalam rangka menuju good governance. Organisasi sekelas UEFA pun merasa perlu mengatur anggotanya dengan Financial Fair Play.

Kompetisi profesional di Indonesia tak pernah berangkat dari pondasi kuat, syukur-syukur benar. Peserta kompetisi hanya ditakar dari ukuran klub itu tidak degradasi atau dia baru saja promosi. Andai ada ukuran lain, mungkin hanya macan kertas. Tak perlu jauh-jauh ke Eropa untuk melihat bagaimana sebuah liga diatur. S-League di Singapura pun menetapkan aturan ketat kepada klub yang ingin ikut kompetisi. Salah satunya, standar keuangan.

Antara/M Risyal HidayatAntara/M Risyal Hidayat

Klub (calon) peserta kompetisi harus mampu membuktikan kemampuan menyelesaikan kompetisi secara penuh. Sampai selesai. Teknisnya bisa macam-macam. Menyetor rekening bank, menyerahkan laporan keuangan berkala, dan laporan lain yang menggambarkan kemampuan finansial. Yang pasti ini diatur dalam terms and conditions yang jelas dan tegas. Bila Anda mau mengerjakan proyek kerja sama dengan pemerintah, Anda harus menunjukkan bukti punya duit. Misalnya menunjukkan bank guarantee. Di Seri A Italia, setiap klub bahkan harus menyerahkan uang jaminan sebagai bukti bisa ikut kompetisi hingga selesai. Di Bundesliga Jerman, klub harus punya lisensi dengan kewajiban memenuhi beberapa kriteria berat.

Itu tak berlaku di Liga Indonesia. Pengelola liga tak pernah mengatur bagaimana permodalan klub. Siapa yang boleh dan tidak boleh memiliki klub. Bagaimana komposisi sahamnya bila klub dimiliki lebih dari satu orang dan seterusnya. Peserta kompetisi harus ditata dan dikelola sebagaimana mestinya. Kompetisi diikuti oleh lebih dari satu klub, semua harus berjalan bersama. Bila ada yang mogok di tengah jalan maka tatanan bisa rusak, mencederai tanggung jawab kepada sponsor, mengganggu pemegang hak siar (yang juga punya kontrak iklan), penonton (yang punya tiket musiman), dan terpenting — menodai program klub lainnya. Ya program manajemen, ya program teknik (pembinaan dan target juara atau menghindari degradasi, misalnya).

Dengan peraturan ketat soal keuangan itu pun masih ada saja klub yang akhirnya bangkrut di tengah jalan. Apalagi bila hal itu tak diatur. Misalnya Glasgow Rangers di Liga Premier Skotlandia atau Portsmouth di EPL pada 2009-2010. Dan pengelola liga bersama otoritas keuangan juga harus punya jalan keluar untuk ini. Salah satunya dengan mencarikan kreditor baru. Atau bank pemberi kredit menunjuk sebuah pihak untuk menangani klub dalam jangka waktu tertentu.

Anda bisa membandingkan segala contoh itu dengan sikap PT Liga ketika PSMS Medan atau klub lainnya menemui masalah keuangan menjurus bangkrut. Soal ini (finansial) tak boleh ditoleransi. Siapa tak memenuhi syarat seharusnya minggir. Ini pintu awal sebuah entitas memasuki kompetisi. Salah satu esensi kompetisi adalah siapa mampu boleh ikut.

Berikutnya anggaplah klub Indonesia tak menemui masalah untuk aspek pembinaan usia dini dan manajemen — walau kenyataan sebaliknya. Tapi sudah sangat gamblang klub Indonesia akan kesulitan memenuhi aspek finansial, infrastruktur, dan hukum. Klub di Indonesia tak memiliki stadion sendiri. Mayoritas stadion milik pemda setempat dengan kualitas seadanya. Bagaimana sistem sewa dan administrasinya? Tapi, baiklah, mari bertenggang rasa soal ini karena membangun stadion pun butuh dana sangat besar. Pembangunan stadion baru di Eropa pun menempuh kebijakan brand leasing agar biaya ekstratinggi bisa tertutup.

Masalah hukum sangat pelik. Mayoritas klub di Indonesia berawal dari amatir perserikatan. Tiba-tiba saja tim perserikatan berubah menjadi klub saat Liga Indonesia dibentuk pada 1994. Hingga kini, nasib tim-tim amatir di bawah perserikatan itu tak pernah jelas. Padahal dia aset kekuatan sepak bola suatu negara. Tapi sekarang, tim perserikatan sudah menjadi PT.

Tanpa standardisasi baku seperti di atas maka tak heran kompetisi profesional di Indonesia justru menumpuk masalah dengan masalah. Ini belum termasuk buruknya pengaturan jadwal, ketiadaan prize money untuk klub peserta (kecuali klub juara), strategi keamanan, sponsorship, keuntungan hak siar televisi, dan sebagainya.

Dilihat dari indikator apapun, kompetisi profesional Indonesia benar-benar tak memenuhi syarat dan tak punya standar. Bahkan pengelola liga pun tak berangkat dari titik semestinya. Di liga yang mapan dan rapi, pengelola liga justru dibentuk oleh klub peserta liga itu sendiri. Para pengurusnya dipilih dan ditunjuk oleh masing-masing klub dan datang dari klub tersebut untuk mewakili mereka di pengelola liga. Ini tidak berlaku di Indonesia.

Lalu untuk apa kompetisi tetap digelar setiap tahun? Keuntungan peserta tak jelas. Para pemain yang dihasilkan juga relatif tak mumpuni. Liga Indonesia hanya punya keramaian dan euforia. Tapi tidak soal kualitas. Padahal di dalamnya ada banyak orang menggantungkan hidup.

Lebih baik kompetisi pro di Indonesia ditiadakan atau diliburkan untuk sementara. Bikin dulu studi kelayakan dan riset. Susun standardisasi jelas dan tegas. Lho kalau dibubarkan bagaimana nasib pemain? Bagaimana suporter bisa menyaksikan timnya berlaga? Ya buat saja turnamen seperti Inter Island Cup yang justru jadwalnya bisa sangat fleksibel seperti 2014 ini. Toh Liga Indonesia juga dibuat dengan konsep seadanya ala turnamen yang pada akhirnya justru hanya menyediakan “lahan” untuk main-main seperti di laga PSS vs PSIS tadi.

Antara/Roy RatumakinAntara/Roy Ratumakin

Tapi kalau tak ada liga, Indonesia tak punya wakil di kompetisi antar klub Asia? Wakil Indonesia tak pernah juara di sana. Indonesia tak akan rugi apapun bila absen. Inggris pun pernah menutup wakil Inggris untuk ikut kompetisi Eropa selama lima tahun untuk memperbaiki diri. Tanpa kompetisi pun timnas Indonesia tetap ada – terlepas dari itu benar atau salah.

Ibarat luka, kompetisi pro Indonesia sudah cukup kronis dan busuk sehingga harus diamputasi. Ibarat lumbung padi, tikus bukan hanya memangsa padi tetapi sudah menggerogoti pondasi lumbung hingga keropos. Mau tak mau, lumbung itu harus dibakar dan kemudian membangunnya kembali dengan pondasi dan material lebih kuat.

Kompetisi profesional merupakan puncak piramida pembinaan sepak bola suatu negara. Dia salah satu faktor penentu lahirnya para pemain mumpuni untuk tim nasional. Bila puncak piramida itu rusak di sana sini, lebih baik dirubuhkan. Bangun ulang. Percayalah, itu lebih baik.