Instruksi William Yani kepada para kader PDIP lewat Twitter

Jakarta (SI Online) – Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jakarta Timur, William Yani menginstruksikan kader dan pendukung Jokowi untuk memantau atau memata-matai khutbah Jum’at.

Lewat akun berita PDIP di twitter @news_pdip, pada Kamis, (29/5/2014), William Yani yang juga anggota DPRD DKI Jakarta ini menginstruksikan kepada kader dan pendukung Jokowi pada saat Sholat Jum’at untuk memantau penceramah.

Tidak hanya itu, William Yani yang seorang Kristiani ini meminta para pendukung Jokowi membawa alat perekam saat ceramah sholat Jum’at berlangsung.

Sikap PDIP yang mau menjalankan aksi intelijen terhadap masjid-masjid tersebut dianggap mengembalikan Indonesia di era otoriter, dimana saat itu khotib di masjid selalu diawasi dan bahkan harus mendapat persetujuan pihak keamanan.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh Daulay mengatakan, tindakan pengawasan masjid ini akan menimbulkan kesan adanya fregmentasi sosial di tengah-tengah masyarakat.

“Selain itu, bisa juga menimbulkan kesan seolah-olah para khatib selama ini dijadikan sebagai agen politik dari suatu kepentingan politik tertentu. Padahal, fungsi masjid adalah tempat suci dimana orang berupaya mendekatkan diri pada sang pencipta. Saya khawatir, ini bisa dilihat masyarakat sebagai upaya pengembalian rezim otoriter dengan masuknya intervensi ke rumah-rumah ibadah” kata Saleh di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari tidak menampik itu. Politisi liberal itu mengatakan, memang kader partai yang muslim diminta untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Pihaknya melakukan pengawasan terhadap masjid-masjid, karena dikhawatirkan menjadi tempat terjadinya kampanye hitam. “Karena memang serangan kepada Jokowi-JK di masjid-masjid sangat intensif,” kata Eva seperti dikutip RMOL, Jumat (30/5/2014).

http://www.suara-islam.com/read/index/11015/Keterlaluan–PDIP-Instruksikan-Kadernya-Awasi-Khutbah-Jumat

PDIP Inteli Khotbah Jumat, Komnas HAM : Kebijakan

Intimidasi Awal Lahirnya Otoritarianisme

 

Anggota Komnas HAM Maneger Nasution

Jakarta (SI Online) – Adanya perintah dari Ketua DPC PDIP Jakarta Timur supaya anggotanya mengawasi khotbah Jumat di masjid-masjid, dinilai sebagai persoalan serius oleh Komisi NAsional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

Dari perspektif HAM, kata Komisioner Komnas HAM Maneger Nasution, intimidasi adalah hal yang harus dihindari, apalagi di tempat-tempat ibadah. Maneger mengingatkan, dalam sejarah perjalanan bangsa ini kebijakan intimidasi adalah awal lahirnya sikap otoriter.

“Bukankah salah satu ajaran Bung Karno itu “Jas Merah” (jangan melupakan sejarah). Dalam sejarah bangsa kita, kebijakan intimidasi justru awal lahirnya otoritarinisme,” kata Maneger kepada Suara Islam Online melalui pesan singkat, Sabtu (31/5/2014).

Sehubungan dengan persoalan ini, Komnas HAM menghimbau semua pihak supaya tidak mempertaruhkan kerukunan dalam menghadapi tahun politik ini. Aparat negara, lanjut Maneger, harus hadir memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat, khususnya para dai supaya mereka nyaman menyampaikan ajaran agama kepada umatnya, apalagi di tempat-tempat ibadah.

Bila ada penceramah atau mubaligh yang merasa diintimidasi hanya karena menyampaikan ajaran agama, Maneger tegas mengatakan yang bersangkutan secara konstitusional berhak mendapatkan perlindungan hukum dari negara, termasuk dapat melaporkan ke Komnas HAM.

“Tentu, kalau ada orang atau pihak yang mendapatkan intimidasi adalah hak konstitusionalnya untuk minta perlindungan hukum kepada negara, termasuk ke Komnas HAM,” kata Koordinator Pemantauan Pilpres 2014 Komnas HAM ini.

Sebelumnya, Maneger yang juga Ketua Komisi Kerukunan antaraumat Beragama MUI Pusat ini mengatakan, dari sisi kerukunan, adanya pengawasan terhadap para khatib di Masjid merupakan uji ketulusan membangun kerukunan umat beragama selama ini.

“Tulus atau basa basi kita? Salah satu kunci sukses pembagunan kerukunan itu adalah menghilangnya sikap saling curiga,” ingatnya.

http://www.suara-islam.com/read/index/11030/PDIP-Inteli-Khotbah-Jumat–Komnas-HAM—Kebijakan-Intimidasi-Awal-Lahirnya-Otoritarianisme

PDIP Inteli Masjid, MUI : Mengapa Gereja, Pura, Vihara tak Diawasi?

Ketua MUI KH Amidhan

Jakarta (SI Online) – Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Amidhan Saberah mengatakan, pengawasan yang dilakukan oleh kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terhadap khatib di masjid, sangat melukai perasaan umat Islam.

“Pengawasan itu sangat melukai umat Islam, sejak kapan mereka menjadi polisi agama?” tanya Amidhan di Jakarta, Jumat (30/5/2014).

Jika polisi agama, sambung dia, wajar jika adanya pengawasan terhadap masjid. “Sama seperti zaman penjajahan, bicara politik langsung dilaporkan ke polisi.”

Menurut dia, hal biasa kalau soal bicara politik di masjid, yang tidak boleh adalah kampanye mengajak salah satu pasangan capres dan cawapres.

“Mengapa pengawasan hanya dilakukan di masjid, sedangkan gereja, pura, vihara dan lainnya tidak,” kata dia lagi.

Menurut dia tidak adil jika umat Islam mendapat perlakuan seperti itu. Lagi pula, khatib yang memberi khutbah di masjid tahu mengenai batasan untuk tidak berkampanye.

Anggota Tim Sukses Jokowi-JK Eva Kusuma Sundari mengatakan, pihaknya memang meminta kepada kader partai yang beragama Islam untuk melakukan aksi intelijen terhadap masjid-masjid.

Eva beralasan kampanye hitam terhadap pasangan Jokowi – Jusuf Kalla banyak terjadi di masjid-masjid. Kader PDIP juga diminta untuk merekam khutbah khatib di masjid.

 

http://www.suara-islam.com/read/index/11033/PDIP-Inteli-Masjid–MUI—Mengapa-Gereja–Pura–Vihara-tak-Diawasi-