Departemen Luar Negeri Filipina (DFA) meminta semua instansi pemerintah negara tersebut untuk tidak menyebut Sabah sebagai bagian dari Malaysia. Sebab, Filipina tidak akan pernah mengakui klaim negara lain terhadap Sabah.

Juru bicara DFA Raul Hernandez mengungkapkan, Presiden Gloria Arroyo pada 20 Agustus 2008 pernah merilis surat edaran tentang “Pedoman Terhadap Isu Yang Berkaitan dengan Kalimantan Utara (Sabah)”.

Dalam surat edaran tersebut, presiden melarang semua departemen pemerintah untuk bersikap atau membuat pernyataan yang mengimplikasikan pengakuan baik langsung maupun tidak, kedaulatan negara lain atas Sabah.

Menurut Philstar, banyak instansi negara yang menanyakan soal status Sabah dalam pertemuan Dewan Nasional Manajemen Resiko Bencana, Kamis (28/3). “Jawaban kami, hingga saat ini edaran itu masih berlaku dan belum diamandemen,” ujar Hernandez.

Menurutnya, semua institusi pemerintahan di Filipina harus mematuhi edaran itu. Sebab, masih ada klaim kepemilikan terhadap Sabah oleh warga negara Filipina. “Kita memiliki sikap yang konsisten terhadap sengketa lahan di Sabah,” ujar Fernandez.

Ia menegaskan, Filipina selalu berusaha untuk mempertahankan hak historis dan hukum warga negaranya terhadap Sabah. Karena itu, tidak ada negara yang bisa mengklaim Sabah sebagai wilayah mereka.

Ketegangan antara Malaysia dengan Filipina menyangkut Sabah bermula ketika kelompok yang mengaku pengikut Sultan Sulu Jamalul Kiram mendarat di Sabah dan mengklaim kedaulatan wilayah tersebut.

Malaysia menumpas kelompok tersebut dengan operasi militer dan menuntut Filipina menghukum atau mengekstradisi Sultan Sulu dan pengikutnya. Cuma, Filipina berdalih mereka tidak melanggar hukum di Filipina.