Menilik pemilik Sabah yang sah

Klaim Malaysia atas milik negara lain rupanya tak hanya diderita oleh Indonesia yang sebagian besar budayanya mereka. Kesultanan Sulu, Filipina, malah merasakan tanah warisan mereka dicaplok pemerintah Negeri Jiran selama puluhan tahun. Sekarang mereka kembali untuk merebut wilayah leluhur mereka, Negara Bagian Sabah.

Harian Standard Today beredar di Filipina (18/2) melaporkan soal jejak sejarah yang mengaitkan Kesultanan Sulu dengan Sabah. Wilayah yang dulu milik Kesultanan Brunei itu merupakan hadiah Sultan Brunei sebab Sulu membantu negara kecil itu dalam meredam konflik antar warga sipil. Pecah Perang dunia ke II Inggris menduduki Sabah hingga selesainya masa perang dan berniat mengembalikan wilayah Sabah pada Kesultanan Sulu, namun pemungutan suara menyatakan warga lebih suka Sabah bergabung dengan Malaysia.

Permintaan untuk mengakui Sabah sebagai wilayah Sulu ini bukan yang pertama. Di masa Presiden Filipina Diosdado Macapagal pernah mengajukan klaim agar wilayah itu dikembalikan pada Kesultanan Sulu namun tidak ditanggapi hingga menjadi berlarut-larut dan Malaysia keburu membentuk negara federasi yang menggabungkan Sabah serta Sarawak untuk menjadi bagian dari negaranya. Namun secara adat jelas, Sabah milik Sulu.

Tak punya penyelesaian yang pasti, Kesultanan Sulu hendak merebut kembali wilayah mereka. Sekitar 100 orang Sulu dengan kapal berukuran sedang merapat ke wilayah Lahat Datu dan menduduki tempat itu sebagai basis pertahanan demi kembalinya tanah leluhur mereka. Bukannya menempuh jalan damai, pemerintah Malaysia justru mengambli langkah represif dengan mengusir orang-orang Sulu dari tanah diklaim milik Negeri Jiran yang sah.

Sulu meradang. Mereka melawan semampunya dan ini pun membuahkan hasil lantaran pihak militer Malaysia banyak jatuh korban. Genderang perang dikibarkan oleh Perdana Menteri Najib Razak berbalas ancaman serupa dari orang-orang Sulu sebagian besar menempati wilayah selatan Filipina.

Semakin darurat, Malaysia kebakaran jenggot dengan mengerahkan armada jet tempur. Najib mengatakan Negeri Jiran tidak mempunyai pilihan selain menumpas habis musuh yang mengancam negaranya. Najib mungkin sudah lupa jika ada jalan bernama diplomasi sebagai opsi pertama agar konflik ini tidak memakan korban, seperti dilansir surat kabar the Australian (5/3).

Jika Indonesia hanya diam saja saat Pulau Sipadan-Ligitan dicaplok Malaysia, kini negara itu kena batunya dan tengah repot melawan pemberontak Sulu.

Liku-liku Sejarah Klaim Sabah

Liku-liku Sejarah Klaim Sabah

Dalam setidaknya sebulan terakhir, nama Kesultanan Sulu seolah bangkit kembali dari ”kuburan sejarah”-nya. Hal itu menyusul aksi nekat Sultan Sulu Jamalul Kiram III (74) dan para pengikut setianya, yang mencoba mengambil alih kembali wilayah Sabah dari Malaysia.

Awal Februari lalu, Jamalul mengutus adik bungsunya, Agbimuddin Kiram, untuk berangkat ke Sabah. Bersama ratusan pengikut yang sebagian membawa senjata, Agbimuddin mendarat di kawasan Lahad Datu, Sabah, dan langsung melancarkan aksinya. Penyusupan itu memicu kemarahan Pemerintah Malaysia.

Dalam situs http://www.royalsultanateofsulu.org, Jamalul Kiram III, Agbimuddin, dan tujuh saudara kandung mereka disebut sebagai bagian dan keturunan Kesultanan Sulu.

Klaim atas wilayah Sabah oleh orang-orang Sulu dilatari liku-liku sejarah yang rumit. Banyak kalangan menganggap klaim Kesultanan Sulu atas Sabah sudah sejak lama gugur.

Pertama, ketika mereka menandatangani kesepakatan dengan Amerika Serikat (AS) pascakemenangannya melawan Spanyol, yang terlebih dahulu menjajah wilayah Filipina.

Pada tahun 1899, Sultan Jamalul Kiram II—kakak dari kakek Jamalul Kiram III, dan Jenderal John C Bates, komandan pasukan AS di Filipina, menandatangani sebuah perjanjian. Perjanjian yang dikenal dengan Traktat Bates itu pada praktiknya melucuti kekuasaan Kesultanan Sulu di wilayah kekuasaannya sendiri.

Pada awal berdirinya, Kesultanan Sulu menguasai wilayah kepulauan yang sangat luas dan kaya dengan berbagai kekayaan alam. Beberapa kepulauan utama itu antara lain Tawi-Tawi, Sanga Sanga, Sibutu, Siasi, dan Cagayan Sulu ditambah wilayah Sabah (Borneo Utara), yang sebelumnya dihadiahkan oleh Kesultanan Brunei atas bantuan Sulu melawan pemberontakan di Brunei.

Menurut catatan sejarah, Kesultanan Sulu didirikan pada pertengahan abad ke-15, oleh seorang petualang berdarah Arab kelahiran Johor, Shari’ful Hashem Syed Abu Bakr, yang menikahi seorang putri kerajaan setempat, Paramisuli.

Menyerahkan kedaulatan

Dengan Traktat Bates tersebut, praktis kekuasaan Sultan Sulu dibatasi menjadi sekadar simbol kepemimpinan agama dan adat.

Fakta sejarah lain yang dinilai menjadi penyebab hilangnya kekuasaan dan kedaulatan Kesultanan Sulu atas wilayah Sabah terjadi ketika pemimpinnya menandatangani kesepakatan dengan Pemerintah Filipina.

Pada 12 September 1962, Sultan Sulu ketika itu, Sultan Mohammad Esmail Kiram, bertemu dengan Wakil Presiden sekaligus Menteri Luar Negeri Filipina, Emmanuel Pelaez. Sultan sepakat menyerahkan kekuasaan dan kedaulatan atas Sabah kepada Pemerintah Filipina.

Kesepakatan serupa juga ditandatangani tahun 1969. Dengan penyerahan itu, Kesultanan Sulu menginginkan Pemerintah Filipina yang kemudian secara resmi memperjuangkan kembalinya Sabah dari Malaysia.

Akan tetapi, Pemerintah Filipina kemudian dinilai gagal memperjuangkan keinginan Kesultanan Sulu itu.

Akibatnya, keinginan mewujudkan daerah otonomi bagi etnis mayoritas di Sulu, Tausug, masih menjadi sebuah mimpi panjang.

Sejak Federasi Malaysia terbentuk pada 1963, Sabah telah menjadi salah satu negara bagiannya.

Wilayah Sabah diketahui memang kerap menjadi titik panas hubungan diplomatik di antara dua negara bertetangga, Malaysia dan Filipina, sejak penyerahan kedaulatan oleh Kesultanan Sulu tadi.

Upaya ”mengambil alih” Sabah pernah diupayakan oleh Pemerintah Filipina pada masa kepemimpinan Presiden Ferdinand Marcos.

Secara diam-diam, Marcos mempersenjatai dan melatih pengikut Kesultanan Sulu untuk kemudian akan disusupkan ke Sabah.

Seperti diberitakan BBC, rencana itu belakangan bocor dan milisi bersenjata tersebut justru dibunuh sendiri oleh tentara Filipina untuk menghapus jejak keterlibatan pemerintahan Marcos.

Peristiwa itu juga memicu kemarahan warga Filipina selatan untuk memberontak terhadap pemerintah.